KSBSI: Regulasi Adaptif Diperlukan untuk Tenaga Kerja RI

Jackiecilley.com – Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban, menegaskan bahwa transformasi pasar tenaga kerja di Indonesia memerlukan model regulasi yang adaptif, menggabungkan fleksibilitas dan proteksi, atau dikenal dengan istilah flexicurity. Dalam diskusi yang berlangsung secara daring dengan CSIS di Jakarta, Elly menyampaikan bahwa pendekatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional.

Elly menjelaskan bahwa saat ini diperlukan perubahan pola pikir antara buruh dan pengusaha guna menciptakan iklim usaha yang kompetitif di level global. Menurutnya, regulasi yang akan datang tidak bisa hanya berpihak kepada satu pihak; baik pekerja maupun pengusaha harus saling mendukung. Kesehatan iklim bisnis berkontribusi pada terbukanya lapangan kerja dan peningkatan penghidupan pekerja.

Salah satu fokus utama adalah pembenahan tata kelola pesangon dan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK). Elly mengungkapkan bahwa skema pesangon konvensional sering kali menjadi beban bagi perusahaan, terutama saat krisis. Ia mendorong integrasi skema jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pekerja dan perusahaan.

Perlindungan terhadap pekerjaan juga harus disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, Elly menekankan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja untuk melakukan pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling). Ini penting untuk menjembatani kesenjangan keterampilan di pasar tenaga kerja.

Elly menyampaikan bahwa pengaturan yang fleksibel juga diperlukan untuk mengatasi dinamika angkatan kerja Indonesia, yang didominasi oleh sektor informal. Perlindungan sosial harus bersifat universal agar dapat diakses oleh semua pekerja, baik yang formal maupun informal. Dia menekankan pentingnya dialog sosial antara semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas dan berbasis data.