Jackiecilley.com – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendesak pemerintah untuk memperkuat sektor hulu perkebunan sawit. Mereka menyerukan percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk mendukung hilirisasi sawit melalui kebijakan biodiesel B50, yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026.
Ketua SPKS, Sabarudin, menyatakan bahwa program PSR adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat serta memastikan pasokan bahan baku bagi kebutuhan energi nasional. Sabarudin mengungkapkan kekhawatirannya karena pelaksanaan PSR saat ini berjalan lambat, dengan tingkat serapan rata-rata di bawah 50 persen per tahun. Realisasi program ini dianggap masih jauh dari target, yang seharusnya mencapai sekitar 180 ribu hektare per tahun.
Sabarudin menambahkan bahwa program tersebut telah diperkenalkan pemerintah sejak 2015 dan penting untuk meningkatkan produktivitas petani tanpa perlu membuka lahan baru. Namun, kendala seperti legalitas lahan dan masalah ekonomi selama masa replanting menjadi isu serius. Petani sering menghadapi hilangnya pendapatan saat tanaman belum menghasilkan.
SPKS mendorong Kementerian Pertanian untuk meningkatkan dana bantuan PSR dari Rp60 juta per hektare menjadi Rp90 juta per hektare. Kenaikan dana tersebut diharapkan dapat mencakup biaya hidup petani selama masa replanting. Dengan peremajaan, produktivitas sawit bisa meningkat hingga dua kali lipat, dari 10 ton menjadi 20 ton Tandan Buah Sawit (TBS) per hektare per tahun.
Peningkatan ini dinilai sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan pasokan CPO dalam program biodiesel B50, yang berkontribusi pada ketahanan energi nasional. SPKS percaya bahwa dengan dukungan praktik budidaya yang baik, potensi produktivitas bisa mencapai 20–30 ton TBS per hektare per tahun.