Jackiecilley.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk memastikan bahwa minimal 70 persen hasil dari izin usaha pertambangan (IUP) dinikmati oleh negara. Ia juga menekankan pentingnya penguasaan saham perusahaan pemegang izin agar keuntungan yang dihasilkan menjadi mayoritas milik bangsa Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka Tanwir dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, pada hari Sabtu.
Prabowo menyoroti bahwa pelaporan ekspor harus akurat, mengingat masalah yang muncul ketika volume yang dilaporkan tidak sesuai dengan yang dikirim. Ia menegaskan, “Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton. Jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton.” Pernyataan ini mencerminkan keprihatinan terhadap praktik pemimpin daerah yang melaporkan data tidak konsisten.
Kebijakan ini merujuk pada Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Prabowo, tujuan dari sistem ekonomi Indonesia adalah ekonomi kekeluargaan, yang berlandaskan pada titipan para pendiri bangsa.
Ia juga mengkritik praktik anggaran yang berlangsung selama bertahun-tahun, di mana pemegang izin usaha mengklaim sebagai warga negara Indonesia tetapi membawa keuntungan keluar negeri setelah memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut. Dalam pernyataannya, Prabowo mengungkapkan niat untuk memperbaiki sistem ekonomi yang ia nilai telah menyimpang dari konstitusi. Dengan langkah ini, diharapkan kemandirian ekonomi Indonesia dapat semakin diperkuat dan keuntungan dari sumber daya alam dapat dirasakan oleh seluruh rakyat.