Persepsi Backing dan Konsolidasi Hukum Negara yang Kuat

Jackiecilley.com – Perdebatan mengenai peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung tugas Kejaksaan Agung mencuat kembali, setelah muncul tudingan bahwa anggota TNI menjadi “backing” dalam penggeledahan dan penanganan kasus besar. Istilah “backing” ini menimbulkan persepsi negatif bahwa terdapat campur tangan militer dalam penegakan hukum, meski kehadiran TNI diakui sebagai pelaksanaan mandat negara, bukan inisiatif sepihak.

Analisis mendalam menunjukkan bahwa kehadiran TNI dalam konteks hukum sudah diatur oleh Undang-Undang TNI, yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan di Kejaksaan Agung dan lembaga peradilan militer. Ini menegaskan bahwa hubungan antara TNI dan Kejaksaan telah dilembagakan secara resmi. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 juga memberikan dasar hukum bagi kerjasama antara Kejaksaan dengan TNI untuk perlindungan jaksa, jika diminta.

Penting untuk dicatat bahwa kehadiran personel TNI dalam pengamanan jaksa tidak berarti intervensi terhadap independensi hukum, melainkan sebagai respons terhadap permintaan resmi institusi penegak hukum. Kebutuhan akan pengamanan ini menjadi lebih jelas setelah insiden Mei 2024, di mana Jampidsus Febrie Adriansyah memerlukan pengawalan dari Polisi Militer akibat ancaman dari pihak tak dikenal. Meskipun dijelaskan sebagai kegiatan patroli rutin, situasi ini telah menciptakan persepsi publik yang berbeda terkait keamanan aparatur penegak hukum.

Dengan meningkatnya risiko keamanan yang dihadapi kejaksaaan, Perpres Nomor 66 Tahun 2025 bukan hanya sekadar aturan administratif, tetapi merupakan respon negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap jaksa. Keberadaan TNI, dalam hal ini, menunjukkan usaha untuk konsolidasi penegakan hukum yang lebih kuat di Indonesia.