Kesejahteraan Guru Honorer dan Pendidikan Berkualitas untuk Semua

Jackiecilley.com – Kesejahteraan guru honorer di Indonesia menjadi sorotan penting dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Saat ini, sekitar 56% guru di tanah air berstatus honorer, jauh lebih tinggi daripada jumlah guru pegawai negeri sipil atau PPPK. Survei menunjukkan bahwa 74% dari mereka menerima gaji di bawah upah minimum daerah, bahkan ada yang hanya mendapatkan kurang dari Rp500.000 per bulan, membuat banyak dari mereka harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menjadikan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, sebagai prioritas. Berbagai kebijakan, seperti tunjangan dan insentif, telah dirancang untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dukungan ini tidak hanya bertujuan menambah penghasilan, tetapi juga memberikan pengakuan atas kontribusi mereka dalam pendidikan.

Menurut UNESCO, kesejahteraan guru mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan profesional. Guru yang memiliki kondisi ekonomi baik diharapkan dapat fokus pada tugas mengajar dan berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi. Kebijakan kementerian juga mencakup rencana untuk mendistribusikan tunjangan profesi dan insentif kepada guru non-ASN hingga 2026.

Beberapa guru yang menerima tunjangan mengungkapkan dampak positifnya. Mereka merasa lebih semangat dan dihargai dalam menjalankan tugas mengajaran. Meskipun beberapa merasa bantuan finansial yang diterima masih terbatas, langkah ini dianggap sebagai bentuk keadilan dan perhatian pemerintah terhadap mereka.

Ke depan, untuk menjamin kebijakan kesejahteraan guru tidak hanya menjadi program temporal, pemerintah perlu merancang peta jalan yang jelas dan integrasi antara kebijakan pusat dan daerah. Suara guru honorer juga perlu dilibatkan dalam perumusan kebijakan agar lebih merespons kebutuhan nyata di lapangan.