Kemenhut Inisiasi Perubahan Paradigma Penegakan Hukum Kehutanan

Jackiecilley.com – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) Indonesia telah menginisiasi perubahan paradigm penegakan hukum terpadu terkait kehutanan serta perlindungan tumbuhan dan satwa liar ilegal. Hal ini diperlukan untuk menghadapi kompleksitas yang meningkat dalam tren kejahatan terkait sumber daya alam.

Dalam pernyataan resmi dari Jakarta pada Minggu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kemenhut, Dwi Januanto Nugroho, menekankan pentingnya menerapkan pendekatan hukum multidisiplin. Pendekatan ini dikenal sebagai “multidoor” dan bertujuan untuk membongkar jaringan kejahatan terorganisasi yang berkaitan dengan kehutanan dan perlindungan satwa liar. “Dengan maksimalisasi berbagai instrumen hukum, seperti korupsi, perpajakan, dan kepabeanan, kita dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum,” ujarnya.

Sebagai bagian dari inisiatif ini, Kemenhut, bekerjasama dengan program LEVERAGE, menggelar Pertemuan Multisektoral pada 7-8 Agustus 2026 di Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut menekankan strategi terintegrasi dalam menanggulangi perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar.

Januanto menyatakan bahwa masa depan penegakan hukum memerlukan bukti berbasis sains dan pemutusan insentif ekonomi dari kejahatan tersebut. Ia menegaskan, pengembalian aset dan dukungan sains forensik akan menjadi bagian kunci dalam strategi tersebut. Hal ini penting karena efektivitas penegakan hukum tidak hanya dilihat dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari kemampuan negara dalam membangun pembuktian yang presisi dan menghilangkan insentif ekonomi untuk kejahatan.

Forum ini berhasil merumuskan empat langkah strategis meliputi penguatan kelembagaan, penyusunan sop terintegrasi, penguatan regulasi, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Pertemuan ini dihadiri oleh berbagai tokoh seperti Direktur Jampidum Kejaksaan Agung RI dan para staf khusus Kemenhut, yang semuanya berkontribusi dalam diskusi terkait penegakan hukum yang lebih efektif.