Hashim Bahas Karhutla dan RUU Perubahan Iklim di COP31

Jackiecilley.com – Pemerintah Indonesia terus berupaya mengatasi perubahan iklim melalui serangkaian langkah strategis, termasuk penguatan penanganan kebakaran hutan dan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim. Hal ini disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam pidatonya pada Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pada Kamis (12/11).

Djojohadikusumo menjelaskan bahwa Indonesia menghadapi tantangan serius, seperti kenaikan permukaan air laut, cuaca ekstrem, dan peningkatan risiko kebakaran hutan akibat fenomena El Niño. Dia menegaskan pentingnya kerja sama regional dalam mengatasi dampak kabut asap, termasuk kabut yang melintas antar negara.

Dalam upaya pencegahan kebakaran hutan, pemerintah telah melibatkan lebih dari 25.000 anggota masyarakat lokal. Djojohadikusumo juga menyampaikan bahwa jumlah personel yang menangani kebakaran hutan telah meningkat dari 8.000 menjadi 70.000, sekaligus memperkuat kapasitas mereka.

Pemerintah Indonesia juga fokus pada pengelolaan gambut dan mangrove, dengan membentuk Badan Nasional Pengelolaan Gambut dan Mangrove yang langsung berada di bawah presiden. Djojohadikusumo menilai keberlangsungan lingkungan erat kaitannya dengan ketahanan pangan dan penyediaan energi, serta lapangan pekerjaan bagi lebih dari 285 juta penduduk Indonesia.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pemerintah berkomitmen untuk tidak memperluas kawasan pertanian ke hutan primer dan memanfaatkan program perhutanan sosial untuk memberikan akses kepada lebih dari 1,4 juta keluarga. Hashim menambahkan, pemerintah berencana mengesahkan Undang-Undang tentang Pengelolaan Perubahan Iklim yang Berkeadilan untuk menjamin perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.