Jackiecilley.com – Jakarta menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan hunian yang memadai, dengan backlog perumahan mencapai sekitar 402.287 kepala keluarga. Di tengah upaya kota ini untuk menjadi kota global, sekitar 29.000 unit apartemen terdaftar belum terserap pasar. Situasi ini mengemuka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI DKI Jakarta yang berlangsung pada 27 Agustus, melibatkan pemerintah provinsi dan pelaku industri properti.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Uus Kuswanto, menggarisbawahi bahwa pembangunan bukan sekadar memperbanyak infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap hunian yang layak. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan REI sangat penting agar lebih banyak warga Jakarta mendapatkan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Salah satu langkah pengembangan yang diusulkan adalah mewujudkan hunian terintegrasi dengan sistem transportasi publik, yang dikenal sebagai transit-oriented development (TOD). Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan fasilitas transportasi seperti MRT dan LRT, sehingga mobilitas dan biaya perjalanan dapat ditekan.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan swasta melalui skema kreatif, sehingga pembangunan fasilitas tidak bergantung sepenuhnya pada anggaran daerah. Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, menyadari tingginya permintaan hunian, namun mengingat banyaknya apartemen yang belum terserap. Ia menekankan pentingnya optimisasi unit yang tersedia untuk mempercepat penyediaan hunian.
Sementara itu, kepala bidang pembiayaan perumahan, Lady Natalia, menyatakan bahwa daya beli masyarakat tetap menjadi tantangan utama akibat kenaikan harga tanah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menyediakan skema FPPR yang menawarkan pembiayaan bunga tetap dan tanpa uang muka, diharapkan dapat meningkatkan akses kepemilikan rumah, termasuk bagi masyarakat berpenghasilan tertentu. Melalui kebijakan integrasi, pemerintah berharap transformasi Jakarta menjadi kota global dapat dijalankan dengan baik, dengan warga yang mampu memiliki hunian layak dan terjangkau.