KEDAULATAN PANGAN, LANDASAN UNTUK MERDEKA SECARA SEUTUHNYA

Herbberger.com – Satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat dalam mengupayakan kedaulatan pangan nasional. Hal ini dinyatakan oleh Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Abdul Haris Fatgehipon, yang menggarisbawahi pentingnya kemandirian pangan sebagai syarat untuk berdirinya suatu bangsa sebagai negara merdeka.

Di Jakarta pada 19 Oktober, Haris menyampaikan bahwa ketergantungan pada impor akan memberikan ruang bagi intervensi asing, sehingga bangsa yang merdeka harus mampu menghidupi diri sendiri. Ia menekankan bahwa langkah-langkah Presiden Prabowo, yang melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta institusi seperti TNI dan Polri, menunjukkan pendekatan kolaboratif yang strategis dalam meningkatkan produksi pangan.

Lebih lanjut, Haris mengungkapkan pentingnya mengembalikan identitas Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. Ia mengingatkan kembali momen bersejarah ketika Indonesia mengirim 500.000 ton beras kepada India yang mengalami kelaparan pada tahun 1946 sebagai bentuk diplomasi yang membanggakan.

Presiden Prabowo juga dinilai telah mengambil langkah konkret untuk mensejahterakan petani, serupa dengan kebijakan yang pernah diterapkan pada masa Presiden Soeharto. Beberapa kebijakan tersebut antara lain penaikan harga pembelian gabah oleh Bulog menjadi Rp6.500 per kilogram dan perluasan akses subsidi pupuk yang kini bisa diakses menggunakan KTP tanpa Kartu Tani.

Haris juga menyinggung penerbitan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025, yang menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian sebagai pegawai pusat. Kebijakan ini dianggap penting untuk mempercepat pendampingan di lapangan, sehingga penyuluhan dapat dilakukan dengan lebih efektif.