Polri Diminta Teguh pada Konstitusi, PDIP: Jangan Hanya Jangka Pendek

Jackiecilley.com – PDIP mendesak pemerintah untuk segera melakukan transformasi Polri agar lembaga kepolisian dapat berfungsi sebagai alat negara yang setia kepada konstitusi, bukan sebagai kekuasaan jangka pendek. Hal ini merupakan salah satu rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP yang berlangsung di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, pada Senin (12/1/2026).

Dalam forum tersebut, Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, menyampaikan perlunya penguatan akuntabilitas politik yang substantif dalam Polri. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepolisian tetap berkomitmen pada nilai-nilai konstitusi. Rakyat dan negara menginginkan Polri yang profesional dan terpercaya, bukan Polri yang terjerat dalam politik praktis.

Rakernas ini juga menjadi wadah untuk menyoroti isu pengawasan yang lebih ketat, di mana PDIP meminta Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat mekanisme check and balances. PDIP meyakini bahwa pengawasan dari parlemen perlu ditingkatkan, dan Kompolnas perlu diberikan wewenang eksekutorial agar tindakan kepolisian dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Lebih lanjut, dalam rekomendasi tersebut, PDIP juga mencantumkan perlunya menghapus dwifungsi jabatan sipil serta melakukan realokasi anggaran demi kesejahteraan personel Polri, terutama di tingkat akar rumput. Transformasi ini diharapkan dapat menjadikan Polri lebih profesional, humanis, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Konteks ini menunjukkan bahwa PDIP berupaya untuk mendorong reforma yang lebih signifikan di dalam institusi kepolisian agar Polri dapat berfungsi untuk kepentingan masyarakat secara luas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam konstitusi negara.