Jerat Anggaran di Samota Terkendala, Isu Pembangunan Muncul

Investigasi mengungkap adanya kerugian negara senilai Rp6,7 miliar akibat penggelembungan nilai transaksi dalam pengadaan lahan seluas 70 hektare. Proses pengadaan berlangsung antara tahun 2022 hingga 2023 dengan total biaya mencapai Rp52 miliar, di mana hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan selisih signifikan antara dua penilaian nilai lahan. Penilaian awal menyebutkan harga lahan hanya sekitar Rp44,8 miliar, namun meningkat tajam menjadi Rp52 miliar, menandakan adanya manipulasi sejak tahap appraisal.

Masalah ini bukan hanya kesalahan teknis, melainkan memunculkan keprihatinan serius terhadap integritas proses pengadaan. Appraisal seharusnya menjadi langkah kunci dalam memastikan nilai dan legitimasi anggaran, tetapi kerap diperlakukan sebagai formalitas tanpa pengawasan yang ketat. Kasus korupsi ini menggambarkan betapa proses yang tampak rapi seringkali menyimpan celah yang membahayakan kepercayaan publik terhadap proyek pembangunan.

Dalam konteks ini, kasus Sirkuit MXGP berfungsi sebagai pengingat bagi pengelolaan proyek-proyek strategis di masa depan. Dengan adanya pelajaran dari kasus ini, diharapkan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang lebih ketat dapat diterapkan untuk melindungi aset publik dan mencegah terulangnya praktik korupsi.