Herbberger.com – Pengembalian dana sebesar Rp13,2 triliun hasil tindak pidana korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) menjadi sorotan utama, setelah Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung penyerahan tersebut pada Senin (20/10). Kejadian ini bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Prabowo, yang menandakan bukan hanya kemenangan hukum, tetapi juga sebuah kemenangan bagi kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa pemulihan dana ini memiliki nilai yang luas bagi masyarakat. Dana yang berhasil dikembalikan tersebut dapat digunakan untuk merenovasi lebih dari delapan ribu sekolah atau membangun enam ratus kampung nelayan modern. “Dengan Rp22 miliar, kita dapat memperbaiki fasilitas kampung nelayan yang selama 80 tahun tidak diperhatikan,” ujarnya.
Korupsi, khususnya dalam sektor-sektor vital seperti pangan dan energi, dianggap sebagai ancaman non-militer yang berdampak pada kestabilan ekonomi dan sosial. Menurut Prabowo, keadilan ekonomi merupakan fondasi bagi daya tahan nasional, mengingat tindakan korupsi dapat menyebabkan harga melonjak, pasokan terganggu, dan runtuhnya kepercayaan publik.
Uang yang kembali ke kas negara bukan hanya sekadar angka. Dalam konteks ini, ia memberikan ruang fiskal yang penting bagi pembangunan sosial dan infrastruktur pertahanan. Dengan pengelolaan yang tepat, dana tersebut dapat mempercepat respons negara dalam berbagai situasi, mulai dari pengangkutan pasukan, pengiriman logistik, hingga bantuan medis di daerah terpencil.
Keberhasilan pemulihan aset ini menegaskan pentingnya langkah tegas dalam memberantas korupsi dan memperkuat integritas ekonomi nasional demi kesejahteraan masyarakat.