Herbberger.com – Militer Nepal menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi saat perundingan untuk membentuk pemerintahan sementara terus berlangsung. Pernyataan ini disampaikan oleh Brigjen Raja Ram, juru bicara militer, pada hari Kamis (11/9). Situasi ini muncul setelah gelombang protes besar yang dipicu oleh generasi muda, dikenal sebagai “Gen Z”, yang berhasil menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Protes meletus setelah pemerintah Oli melarang penggunaan media sosial, yang memicu kemarahan di kalangan masyarakat. Sebagai respon, para demonstran menyerbu kantor-kantor pemerintah dan menyerukan reformasi politik. Dalam waktu 24 jam, Oli mengundurkan diri, yang diiringi oleh seruan Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel untuk menjaga ketenangan dan dialog.
Dalam situasi yang semakin memanas, tentara dikerahkan di seluruh negeri dan pemerintah memberlakukan larangan berkumpul serta jam malam. Akibat kekerasan tersebut, sedikitnya 31 orang tewas, termasuk dua korban akibat tembakan tentara. Ratusan lainnya terluka, dan sekitar 15.000 narapidana dilaporkan melarikan diri saat penjara dibobol.
Brigjen Ram menekankan bahwa fokus utama pasukan keamanan adalah untuk menjaga ketertiban dan melindungi infrastruktur negara. Interaksi dengan berbagai lapisan masyarakat masih berlangsung untuk menemukan solusi permanen atas krisis ini. Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Agung Sushila Karki menjadi salah satu nama yang muncul untuk dipertimbangkan sebagai pemimpin pemerintahan sementara. Diskusi daring oleh warga juga dilakukan untuk membahas calon pemimpin tersebut. Kejadian ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks di Nepal saat ini.