KKP Tekankan Manfaat Ekonomi dari Perdagangan Karbon Biru

[original_title]

Jackiecilley.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang memprioritaskan pengembangan perdagangan karbon biru. Inisiatif ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi ekosistem pesisir dan laut, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Langkah strategis ini diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026, yang diluncurkan dalam rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye, pada Rabu (18/11).

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menekankan pentingnya menjalankan prinsip restorasi dan perlindungan ekosistem sebelum mengoptimalkan nilai ekonomi dari karbon biru. Hal ini diharapkan dapat mendukung upaya konservasi sekaligus memberikan keuntungan finansial bagi masyarakat, serta membantu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa regulasi terbaru ini berfungsi sebagai panduan untuk menjamin setiap aktivitas terkait karbon biru dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Proses pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) juga menjadi bagian tak terpisahkan dari setiap proyek yang akan dicatat dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia.

Dalam kebijakan ini, KKP bekerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk memperkuat kerangka kebijakan dan sistem pengukuran karbon. Koswara mengungkapkan bahwa meningkatnya minat dari para investor dan pengembang proyek menunjukkan potensi besar dalam pengembangan karbon biru di Indonesia. Selain itu, mekanisme pembagian manfaat yang adil menjadi prioritas agar keuntungan dari ekonomi karbon dapat dinikmati oleh masyarakat pesisir sambil menjaga keberlanjutan ekosistem.

Baca Juga  Pusat Tekanan Rendah Terdeteksi di Selatan NTB Menurut BMKG

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *