Jackiecilley.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk memanggil PT Pertamina Patra Niaga dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Permintaan ini berimplikasi pada antrean panjang yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan, yang dikemukakan oleh Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo, pada Senin (14/9).
Rio menyatakan bahwa masalah terkait bahan bakar minyak (BBM) merupakan isu kebutuhan dasar yang seharusnya tidak dibiarkan tanpa penjelasan dari pihak terkait. Ia meminta adanya transparansi mengenai pasokan dan distribusi BBM di wilayah tersebut, dengan menyertakan data yang akurat untuk menjamin kejelasan stok yang tersedia.
“Jika stok BBM memang aman, hal tersebut harus disampaikan secara terbuka,” ungkap Rio. Selain itu, ia menekankan pentingnya aksesibilitas konsumen terhadap BBM, yang tidak hanya diukur dari jumlah yang terdaftar, tetapi juga dari kenyataan di lapangan.
YLKI mengingatkan bahwa kesulitan dalam mendapatkan BBM dapat berdampak negatif pada berbagai sektor, termasuk transportasi, pendidikan, dan layanan publik. Ketersediaan BBM yang sulit diakses juga dapat mengganggu mobilitas masyarakat dan operasional fasilitas kesehatan.
Ditegaskan pula bahwa alasan panic buying tidak bisa dijadikan satu-satunya penyebab antrean panjang. Rio meminta agar pemerintah dan Pertamina dapat memastikan ketersediaan BBM sehingga masyarakat tidak harus menunggu lama untuk mendapatkannya. YLKI juga siap menerima aduan dari masyarakat terkait masalah distribusi BBM untuk mendapatkan advokasi dalam penyelesaiannya.