10 Agustus 2025 – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dijadwalkan menambah enam komando daerah militer (Kodam) baru tahun ini. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana, mengungkapkan bahwa langkah ini bertujuan memperkuat respons TNI terhadap beragam persoalan lokal, mulai dari ancaman militer hingga tantangan non-militer seperti terorisme, separatisme, dan penanggulangan bencana.
Wahyu menjelaskan, pembentukan Kodam baru akan memperluas jangkauan operasional TNI AD hingga ke wilayah terpencil. Kebijakan ini, menurutnya, merupakan strategi penting dalam mendukung Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sekaligus mempercepat pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Kodam Baru dan Pro-Kontra Kebijakan
Meski dianggap sebagai langkah strategis, kebijakan ini menuai kritik. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menilai penambahan Kodam bertentangan dengan semangat reformasi sektor pertahanan. Ia menyoroti potensi dampak negatif terhadap demokrasi, mengingat peran historis Kodam yang kerap bersinggungan dengan fungsi sosial-politik.
Hussein juga mempertanyakan etika pembentukan Kodam baru di tengah upaya penghematan anggaran negara. Menurutnya, kebijakan ini kurang tepat dilakukan saat sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan sedang mengalami pemotongan dana.
Rencananya, peresmian keenam Kodam baru ini akan digelar pada 10 Agustus 2025 bersamaan dengan Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Dari enam Kodam yang akan diresmikan, lima di antaranya adalah:
-
Kodam XIX/Tuanku Tambusai di Riau
-
Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol mencakup Padang dan Jambi
-
Kodam XXI/Radin Inten di Lampung
-
Kodam XXII/Tambun Bungai di Kalimantan
-
Kodam XXIII/Palaka Wira di Sulawesi
Sementara Kodam XXIV/Mandala Trikora akan mengawasi wilayah Merauke.
Penambahan ini menjadi langkah besar TNI dalam memperluas cakupan wilayah pertahanan, meski perdebatan soal urgensi dan dampaknya terhadap demokrasi masih terus bergulir di ruang publik.