22 July 2025 – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengeluarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN untuk periode 2025 hingga 2034. RUPTL ini bertujuan untuk menjadi panduan pembangunan pembangkit listrik nasional dan berimplikasi besar terhadap komitmen iklim Indonesia.
Dalam RUPTL yang pertama kali disusun di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, ditargetkan porsi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 34,3 persen pada tahun 2034. Persentase ini menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan situasi saat ini, di mana EBT masih berada di bawah 15 persen. Namun, peningkatan kapasitas pembangkit energi fosil juga direncanakan, yaitu penambahan 6,3 gigawatt (GW) untuk batubara dan 10,3 GW untuk gas.
Rencana ini dibagi menjadi dua fase; selama lima tahun pertama, pembangkit energi fosil diharapkan meningkat 45 persen, sedangkan EBT sebesar 44 persen. Dalam lima tahun kedua, penambahan kapasitas batubara diperkirakan menurun menjadi 10 persen, sementara EBT diproyeksikan meningkat 73 persen.
Sebagai bagian dari komitmen internasional, Indonesia bertekad mengurangi emisi gas rumah kaca 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan luar negeri pada tahun 2030. Komitmen ini ditegaskan oleh Presiden Prabowo dalam KTT G20, di mana ia menyatakan bahwa Indonesia akan menghentikan operasional PLTU batubara pada tahun 2040.
Namun, banyak pihak mempertanyakan apakah RUPTL ini dapat mendukung target pengurangan emisi, mengingat tidak adanya agenda pensiun dini untuk PLTU yang ada. Tanpa langkah korektif, sektor energi Indonesia berisiko melampaui batas emisi yang ditetapkan, sehingga mengancam kredibilitas negara dalam upaya perlindungan iklim global.
Dengan proyeksi penambahan kapasitas batubara yang besar, Indonesia mungkin menghadapi tantangan serius dalam mencapai tujuan net zero emission pada tahun 2060.