Perpres Digital: Cegah Ego Sektoral, Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%

Jackiecilley.com – Pemerintah Indonesia baru saja meluncurkan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045, sebagai bagian dari upaya transformasi digital dalam pengelolaan pemerintah. Peluncuran ini bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih terintegrasi, berbasis data, dan berpihak pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dokumen strategis ini akan berfungsi sebagai peta jalan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan mengevaluasi program digital. Dengan begitu, diharapkan seluruh inisiatif digital memiliki keselarasan dengan pembangunan nasional, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.

Luhut Binsar Panjaitan, Penasihat Khusus Presiden, dalam acara peluncuran di Gedung Kementerian PPN/Bappenas pada 27 Februari 2026, menyatakan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) akan menjadi kunci dalam implementasi rencana ini. Integrasi data melalui AI diharapkan dapat meningkatkan perencanaan dan efisiensi dalam eksekusi kebijakan pemerintah.

Rencana ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang terhubung secara digital, dengan kebijakan yang berbasis bukti dan layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui transformasi ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 8–9 persen pada 2029, seiring dengan meningkatnya produktivitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi digital tidak hanya bertujuan untuk mempercepat pelayanan publik, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan kompetitif, serta memperluas kegiatan ekonomi di berbagai daerah.