Site icon herbberger.com

Pemerintah Diminta Memberikan Kepastian Hukum untuk IHT

[original_title]

Jackiecilley.com – Pemerintah diharapkan memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini tengah menghadapi tantangan dari regulasi, tekanan fiskal, dan maraknya peredaran rokok ilegal. Hendry Wardana, Ketua Umum Forum Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), menyampaikan bahwa situasi ini dapat mengancam keberlangsungan perusahaan rokok yang legal.

Hendry menjelaskan bahwa jika industri rokok legal terpaksa menyerah akibat ketidakadilan, dampaknya akan sangat luas. Sekitar 500.000 pekerja yang tergantung pada sektor manufaktur rokok berisiko kehilangan pekerjaan mereka. “Persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya pekerjaan, tetapi juga mengenai kualitas dan kesejahteraan yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Hendry menekankan bahwa kenaikan cukai yang signifikan dan beragam regulasi berkontribusi terhadap meningkatnya produksi rokok ilegal. Ia mencatat bahwa di beberapa daerah, rokok ilegal dapat mencapai 20 hingga 30 persen dari total peredaran, yang semakin memperberat beban bagi industri yang harus mematuhi kewajiban cukai.

Sebagai solusi, Hendry mengusulkan moratorium terhadap kenaikan cukai untuk menanggulangi pertumbuhan rokok ilegal. Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan tersebut terus berlanjut, maka industri legal akan semakin tertekan, dan rokok ilegal dapat semakin berkembang bebas. Keberlanjutan industri hasil tembakau menjadi sangat penting, tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi masyarakat yang bergantung padanya.

Exit mobile version