21 January 2026 – Pemerintah Indonesia resmi mencabut izin tambang Agincourt Resources yang mengelola Tambang Emas Martabe sebagai bagian dari pencabutan izin terhadap 28 badan usaha yang dinilai melanggar ketentuan lingkungan setelah bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra akhir tahun lalu.
Keputusan pencabutan izin usaha pertambangan (IUP) itu diumumkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Langkah ini merupakan bagian dari evaluasi atas pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan yang dinilai memperburuk dampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
PT Agincourt Resources, anak usaha dari PT United Tractors Tbk yang merupakan bagian dari Grup Astra, hingga kini belum menerima pemberitahuan resmi terkait pencabutan izin tersebut. Katarina Siburian Hardono, Senior Manager Corporate Communications Agincourt Resources, menyatakan perusahaan belum dapat memberikan komentar lanjutan karena belum menerima salinan keputusan resmi pemerintah.
Dalam keterangannya, Agincourt Resources menyatakan menghormati keputusan pemerintah dan akan menjaga hak serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan menekankan komitmennya terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). detikfinance
Pencabutan IUP Agincourt Resources terjadi di tengah upaya pemerintah menindak pelanggaran lingkungan yang diyakini memperparah bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatra. Selain Agincourt, izin usaha sejumlah perusahaan lain di sektor kehutanan, perkebunan, dan pembangkit listrik tenaga air juga dicabut.
Keputusan tersebut mencerminkan tekanan regulasi yang meningkat terhadap kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem dan risiko bencana. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum serta melindungi lingkungan dan masyarakat dari risiko kerusakan lanjutan.