Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menyatakan komitmennya dalam menjaga kelestarian hutan melalui kerjasama strategis dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pertemuan ini diadakan untuk mengedepankan kepentingan masyarakat sekaligus solusi terhadap permasalahan kehutanan yang ada.
Raja Juli Antoni, perwakilan Kementerian, mengapresiasi langkah Gubernur Anwar dan menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan pengelolaan hutan. Dia optimis bahwa melalui koordinasi yang baik, masalah yang ada dapat teratasi. “Kami akan segera berkoordinasi lebih lanjut untuk menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya di Jakarta pada Kamis (17/7).
Dalam pertemuan tersebut, Raja Juli menegaskan bahwa kementeriannya akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan pembaruan data secara berkala. Ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat lokal dan pembangunan berkelanjutan di kawasan hutan.
Anwar Hafid juga mengungkapkan sejumlah isu terkait kehutanan, termasuk masalah tumpang tindih antara Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Ia menekankan perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk memperjelas pengelolaan antara sektor hutan dan tambang.
Lebih lanjut, Gubernur berharap revisi terhadap PIAPS diperlukan untuk menghindari konflik perizinan dan memastikan pemanfaatan ruang yang legal. “Penataan tata kelola hutan terkait pertambangan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” pungkas Anwar Hafid.