DPR Komplain ke PT Pupuk Indonesia Soal Transparansi Anggaran

Jackiecilley.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, meminta transparansi dari PT Pupuk Indonesia (Persero) mengenai perencanaan produksi dan ketimpangan harga gas bumi untuk industri pupuk. Permintaan ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang berlangsung di Cikampek, Jawa Barat, pada hari Kamis.

Rivqy menegaskan pentingnya agar direksi Pupuk Indonesia memaparkan dengan jelas rencana, lini masa, serta strategi efisiensi mereka kepada parlemen. Ia menyampaikan, selama ini informasi yang diterima oleh DPR hanya bersifat umum, sementara detail perencanaan jarang diberikan. “Kami ingin informasi yang substansial, bukan hanya permukaan,” ungkapnya.

Selain itu, Rivqy pertanyakan kemajuan proyek pupuk di Papua yang ditargetkan selesai pada 2031. Ia menekankan perlunya kerangka kerja yang jelas agar proyek ini tidak hanya menjadi wacana tanpa langkah konkrit. “Proyek ini harus memiliki progres yang terukur,” tegasnya.

Masalah lain yang diangkat adalah disparitas harga gas, meskipun pemerintah menetapkan plafon harga maksimum sebesar 6,5 dolar AS per million metric British thermal units (MMBTU). Rivqy menunjukkan bahwa harga gas bervariasi secara mencolok antarprovinsi. Ia meminta, “Berapa harga keekonomian gas yang bisa diserap oleh Pupuk Indonesia? Kita perlu kejujuran dalam hal ini.”

Menurutnya, transparansi harga sangat krusial agar DPR dapat merumuskan harga keekonomian yang adil. “Ini penting agar harga gas tidak membebani industri pupuk, sekaligus memenuhi kepentingan penyedia gas,” tambahnya. Rivqy menekankan perlunya sinergi antar BUMN yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan petani, bukan sekadar kompetisi profit internal.