Borneo Forum 2026 Minta Pemerintah Percepat Proses Replanting Sawit

Jackiecilley.com – Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) mendapatkan sorotan serius pada Borneo Forum 2026, di Balikpapan, Kalimantan Timur. Forum ini menekankan perlunya pemerintah memangkas birokrasi untuk meningkatkan efisiensi penyerapan dana sawit yang saat ini terhambat oleh proses administrasi yang rumit dan persoalan legalitas lahan.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Dana BPDPKS, Lupi Hartono, menyatakan rekomendasi untuk menyederhanakan proses pengajuan dan pencairan dana PSR. Pada tahun 2021, PSR menargetkan peremajaan 180 ribu hektare lahan sawit per tahun, namun realisasinya jauh dari harapan karena banyaknya syarat administratif yang harus dipenuhi oleh petani. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan Kementerian Pertanian.

Petani tidak dapat mengajukan permohonan PSR secara langsung; mereka harus melakukannya melalui lembaga berbadan hukum. Setiap proposal harus mencakup rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui. Setelah persetujuan, dana sebesar Rp60 juta per hektare akan dicairkan secara bertahap, yang juga menuntut verifikasi ulang pada setiap tahap.

Terkait masalah legalitas, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, menyoroti adanya konflik di mana lahan masyarakat yang telah memiliki legalitas masuk dalam kawasan hutan. Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan potensi daerah dalam menghasilkan 4,3 hingga 4,9 juta ton minyak sawit mentah per tahun, tetapi ada ketimpangan antara pekebun rakyat dan perusahaan besar terkait akses ke pabrik kelapa sawit.

Dengan tujuan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi program ini, forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi konkret, menciptakan tata cara dan standar operasional yang lebih efisien dalam penerapan PSR.