10 Negara Diskors FIFA Karena Politik, Termasuk Indonesia dan Rusia

Jackiecilley.com – FIFA, badan sepak bola dunia, memiliki aturan yang menegaskan pentingnya independensi setiap asosiasi anggota. Pelanggaran terhadap prinsip ini seringkali berujung pada sanksi, bahkan skorsing dalam kompetisi internasional. Situasi terkini mengenai penangguhan hukuman Folarin Balogun di Piala Dunia 2026 menimbulkan pertanyaan tentang penerapan regulasi ini, terutama setelah presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meminta FIFA untuk membatalkan kartu merah yang diterimanya.

Sanksi FIFA terhadap intervensi politik dan masalah pengelolaan memang bukan hal baru. Setidaknya sepuluh negara pernah mengalami larangan akibat masalah tersebut. Kuwait, misalnya, sering berhadapan dengan FIFA akibat regulasi olahraga yang tidak sesuai. Pada 2015, FIFA menjatuhkan sanksi sehingga Kuwait tidak dapat mengikuti kualifikasi Piala Dunia 2018. Skorsing baru dicabut pada Desember 2017 setelah adanya perubahan undang-undang olahraga di negara tersebut.

Brunei juga mengalami skorsing dari FIFA pada September 2009 akibat campur tangan pemerintah dalam asosiasi sepak bola mereka. Larangan ini berlangsung hampir dua tahun hingga akhirnya, pada Mei 2011, FIFA mengakui National Football Association of Brunei Darussalam sebagai federasi resmi.

Iraq, yang juga terkena sanksi serupa, menjadi contoh lain dari dampak politik terhadap dunia sepak bola. Ketegangan ini menekankan perlunya pemisahan antara urusan sepak bola dan intervensi pihak ketiga, terutama pemerintah. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kompetisi, tetapi juga pada perkembangan olahraga di negara-negara yang terlibat.

Kejadian ini mengingatkan bahwa independensi dalam pengelolaan olahraga sangat penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas kompetisi internasional.